Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
RM.id Rakyat Merdeka – Keikutsertaan Arsul Sani dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu nanti di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, sebelum mencalonkan…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan rapat persiapan menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. MK juga akan membahas posisi…
Perkara yang diajukan di PHPU diperkirakan terkait penyalahgunaan fasilitas negara dan pencalonan kandidat pilpres. JAKARTA, KOMPAS — Dalam kegiatan terpisah,…
Jakarta – Sesuai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hakim konstitusi Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)…
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan Anwar Usman tak terlibat dalam persidangan sengketa pilpres pascaputusan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi…
Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya mulai menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhitung Komisi Pemilihan Umum…
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono/RMOL Republik Merdeka – Sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), sudah…
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilu atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi…
TEMPO.CO, Padang – Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU masih belum ada kepastian hingga saat…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.