Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) secara mandiri.
Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan peraturan Undang-undang yang sudah dibentuk oleh DPR bersama pemerintah.
Ungkapan itu dia sampaikan ketika menyinggung soal perdebatan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang telah digugat di MK saat ini.
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan yang menyebut dirinya melakukan intervensi untuk meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024.
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menggelar Pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur sistem proporsional terbuka atau sistem pilih caleg bukan parpol.
Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sindiran terhadap partai politik lain yang mengusung capres bukan dari kader partainya sendiri.
JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Jakarta – Partai Golkar menjadi inisiator delapan partai di parlemen ‘berkoalisi’ menolak pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Partai Golkar meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut, peta politik menuju Pemilu 2024 sangat mungkin berubah setelah PDI Perjuangan bermanuver.
JAKARTA – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai alasan PDI Perjuangan (PDIP) mendukung sistem pemilu proporsional tertutup kurang tetap.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.