Akhir Masa Jabatan Tujuh Kepala Daerah Tidak Mengganggu Jadwal Pilkada Serentak 2024
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum…
TEMPO.CO, Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menuai kontroversi karena memuat pasal yang mengatur gubernur Jakarta dan wakilnya diangkat…
JawaPos.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari meyakini tidak akan ada gesekan yang berarti dalam Pemilu, yang puncaknya akan…
Jakarta: Revisi UU Pilkada yang telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dipastikan akan membahas dua hal utama, yakni jadwal pelaksanaan pilkada yang berubah menjadi…
Jakarta – Para kepala daerah menggugat Undang-Undang Pilkada terkait masa berakhirnya jabatan kepala daerah sebelum 5 tahun akibat adanya Pilkada…
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendengarkan penyampaian Kemendagri terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dalam rapat dengar…
Jakarta – Politisi PDIP Masinton Pasaribu bicara kembali terkait hak angket yang diusulkan olehnya saat rapat paripurna di DPR RI….
Suara.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mendorong anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024….
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR mengaku tengah melakukan penyusunan draf revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan…
Jakarta – Advokat dan Aktivis Hak Asasi Manusia Bivitri Susanti mengatakan pembahasan Ranperda Anti-LGBT merupakan cara politikus untuk mengaet sentimen publik. Apalagi isu tersebut digulirkan menjelang tahun politik 2024.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.