Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • putusan mk

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: putusan mk

  • Berita

Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu5 mins

  PEMOHON uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Titi Anggraini, mengapresiasi putusan…

Continue reading
  • Berita

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan. Menurutnya,…

Continue reading
  • Berita

NasDem Nyatakan Putusan MK Ultra Vires, Dorong Reformasi Pemilu dan Perlindungan Kelompok Marginal

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu4 mins

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi…

Continue reading
  • Berita

KPU Hormati Putusan MK dan Akan Lakukan Evaluasi Komprehensif Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Kepada Pembentuk Undang-Undang

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Jakarta, kpu.go.id – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 harus dijadikan sebagai fakta yang wajib dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan undang-undang…

Continue reading
  • Berita

PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Kembali Digugat, KPU Masih Menunggu Putusan MK

9 bulan yang lalu9 bulan yang lalu2 mins

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP-kada) Kabupaten…

Continue reading
  • Berita

Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

Suara.com- Keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menimbulkan euforia. Banyak yang menilai itu menjadi purifikasi demokrasi…

Continue reading
  • Berita

Baleg DPR Sebut ‘Bola’ Putusan MK Kini di Presiden dan Ketum Parpol

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta: Bola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas atau threshold untuk pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil…

Continue reading
  • Berita

Wamendagri: Putusan MK soal netralitas masukan evaluasi sistem pemilu

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukuman bagi aparatur sipil…

Continue reading
  • Berita

Masa Depan Pilkada 2024 Pascagugatan Nalar Kritis Rakyat

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

Nalar kritis publik merespons putusan MK soal pilkada bisa menjadi modal dasar untuk memilih di pilkada serentak nanti. Isu demokrasi…

Continue reading
  • Berita

Nasib Kaesang Akan Diputus MK Besok, Loloskah Kaesang seperti kakaknya, Gibran?

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

MK akan putuskan 18 perkara pengujian UU Pilkada, salah satunya syarat minimal calon yang diajukan Boyamin dan anaknya. JAKARTA, KOMPAS…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 6

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.