Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
MK menegaskan, pelaksanaan pemungutan suara serentak harus diikuti pelantikan secara serentak pula. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan pelantikan kepala daerah terpilih…
Sidang sengketa Pemilu Legislatif 2024 berlanjut tanpa dihadiri komisioner KPU. Hakim MK pun menilai KPU tak serius. JAKARTA, KOMPAS —…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejak menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) hingga…
Baru kali ini MK memberikan ruang bagi para pihak sengketa pilpres untuk menyerahkan kesimpulan. Demi wujudkan keadilan. Sengketa Pemilihan Presiden…
Pemilihan Umum 2024, yang mendapat sorotan tajam akademisi dari ratusan universitas, tokoh masyarakat, dan masyarakat internasional, kini dipertaruhkan di tangan…
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden atau sengketa Pilpres 2024. Kali…
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md saat memberikan keterangan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah…
Foto: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi,…
Jakarta – Tim kuasa hukum Prabowo-Gibran mengatakan permohonan Timnas AMIN tak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra saat jeda sidang sengketa…
Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengurus perkara perselisihan suara pemilihan umum…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.