Perludem Ingatkan Pentingnya Perbaikan Sistem Pemilu
Republik Merdeka – Masyarakat sipil mendorong dilakukannya perbaikan sistem Pemilu, sebagaimana rujukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Republik Merdeka – Masyarakat sipil mendorong dilakukannya perbaikan sistem Pemilu, sebagaimana rujukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan…
Liputan6.com, Jakarta Sistem pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap warga negara. Sistem pemilu yang diterapkan di…
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengagendakan sidang putusan sistem Pemilu.
Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyarankan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 apabila berubah menjadi sistem proporsional tertutup.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif.
Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu alias gugatan sistem proporsional tertutup. Perludem menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan yang mereka berikan ke MK selaku pihak terkait gugatan tersebut.
Jakarta – Delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI sepakat menolak sistem Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup. Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Jakarta – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mendukung pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu.
Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklarifikasi pernyataannya soal rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny menegaskan tidak ada rahasia negara yang bocor.
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dugaan bocor putusan soal gugatan sistem pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.