Hasil Pleno KPU Pascaputusan MK: 8 Parpol di DPR, PDI-P Suara Terbanyak

Efektivitas pemerintahan tetap menjadi tantangan pemerintahan mendatang meski jumlah parpol di DPR berkurang.

JAKARTA, KOMPAS – Rapat pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 pascapelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum memastikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilihan Legislatif 2024. Bersama dengan PDI-P, ada tujuh partai politik lain yang juga bakal menempatkan wakilnya di Senayan, tempat anggota DPR berkantor.

Meski jumlah partai politik di parlemen tak sebanyak periode sebelumnya, yakni sembilan parpol, pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap dihadapkan pada tantangan mewujudkan pemerintahan yang efektif. Hal ini karena, salah satunya, parpol pendukung utama Prabowo-Gibran, yakni Gerindra, tak memenangi pemilihan legislatif.

Rapat pleno KPU di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (28/7/2024), menetapkan PDI-P sebagai peraih suara terbanyak di Pemilu 2024 dengan 25.384.673 suara atau 16,7 persen dari total suara sah nasional sebanyak 151.793.293 suara. Di urutan kedua, Partai Golkar meraih 23.208.488 suara, kemudian Gerindra memperoleh 20.071.345 suara. Di urutan selanjutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara Partai Persatuan Pembangunan gagal masuk ke parlemen karena suaranya tak lolos ambang batas parlemen yang besarnya 4 persen. Raihan suara PPP 5.878.708 suara (3,87 persen). Di luar PPP, sembilan parpol lain peserta Pemilu 2024 meraih kurang dari 5 juta suara sah nasional.

Rapat pleno tersebut digelar KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024. MK mengabulkan 44 gugatan itu dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

Mengelola koalisi

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes mengatakan, meski jumlah parpol di DPR pada 2024-2029 lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya, hal itu tak menjamin akan meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan mendatang.

Salah satunya karena partai pendukung utama Prabowo-Gibran, yakni Partai Gerindra, tak menjadi parpol pemenang pileg. Hal ini berbeda dengan tiga pemilu sebelumnya ketika presiden berasal dari parpol pemenang pileg.

Pada 2009, misalnya, Partai Demokrat menjadi partai pemenang pileg dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada periode keduanya. Lalu, pada 2014 dan 2019, PDI-P menjadi partai pemenang dan Joko Widodo sebagai presidennya. ”Sekarang, partai pendukung utama presiden tidak menjadi partai pemenang karena Gerindra hanya berada di urutan ketiga. Situasi tersebut tentu memengaruhi cara Gerindra dalam mengelola koalisinya,” ujar Arya.

Hal lain yang menjadi tantangan Prabowo ke depan, lanjut Arya, ialah komposisi koalisinya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan raihan kursi di DPR diperkirakan hanya 48,09 persen dari total kursi DPR, 575 kursi. Situasi ini diprediksi bakal mendorong Prabowo menambah dukungan politik di parlemen untuk menjaga efektivitas pemerintahannya. Jika melihat sejak 2004, dukungan politik di parlemen pada pemerintahan bisa di atas 60 persen.

Situasi saat ini belum tentu mirip dengan 2004. Pada 2004, Yudhoyono menjadi presiden dan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu legislatif. Golkar lantas memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Yudhoyono.

”Situasi 2024, PDI-P meraih suara terbesar, tetapi kemungkinan akan memilih jalan berbeda. Tetapi, saya juga belum tahu karena belum ada keputusan dari PDI-P. Yang ingin saya katakan bahwa mungkin kalau nanti PDI-P memilih menjadi partai oposisi, ini tentu akan memperkuat fungsi kontrol juga. Karena bagaimanapun, PDI-P punya perolehan kursi terbesar di DPR,” tuturnya.

Ia mengingatkan, menjadi oposisi atau penyeimbang merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Pilihan itu juga merupakan pilihan terhormat dan baik dalam pembangunan demokrasi karena setiap kebijakan dari pemerintah akan diuji oleh pendapat atau perspektif yang berbeda.

Selain itu, presiden terpilih tidak perlu khawatir dengan adanya oposisi karena eksekutif memiliki kekuatan yang besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden bisa memveto undang-undang hingga mengusulkan undang-undang.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta publik untuk menunggu format, struktur, dan posisi partai pemerintah dan partai yang berada di luar pemerintah setidaknya sampai awal pembentukan kabinet, Oktober mendatang. Sebab, tak tertutup kemungkinan anggota KIM akan bertambah dari partai lain.

Menurut Viva, upaya untuk memperbesar koalisi pemerintah merupakan hal yang logis agar suara partai pemerintah menjadi mayoritas di DPR. Hal itu sangat diperlukan agar stabilitas politik terjaga dan program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

”Kalau stabilitas politik terjaga, tentunya akan dapat menumbuhkan perekonomian nasional sehingga target-target pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi,” tambahnya.

Ia tidak sependapat dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah yang besar bisa menggerus fungsi pengawasan DPR. Sebab, fungsi kontrol bukan hanya tugas partai di luar pemerintah, melainkan juga partai pendukung pemerintah di DPR.

”Partai di dalam pemerintah juga menjalankan fungsi kontrol sebagai salah satu fungsi konstitusional anggota DPR. Jadi, kalau itu yang terjadi, saya rasa bagus untuk pertumbuhan demokrasi,” katanya.

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Hasil Pleno KPU Pascaputusan MK: 8 Parpol di DPR, PDI-P Suara Terbanyak”: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/28/hasil-pleno-kpu-pascaputusan-mk-8-parpol-di-dpr-pdi-p-suara-terbanyak?open_from=Politik_&_Hukum_Page