Soal Putusan MK Syarat Capres-Caleg Tak Harus S1, Komisi II DPR Bakal Diskusikan
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat…
Ilustrasi jurnalis.(Freepik/user2846165) JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang…
PUBLICANEWS, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementeria Komdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah menyusun…
Jakarta, CNBC Indonesia – Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 Atas Undang-Undang Nomor 19-2003 tentang BUMN akan dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam…
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menepis bahwa revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor…
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Jakarta, Beritasatu.com – Seorang warga bernama Tri Makno mengajukan uji materi terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan…
PENGAMAT Pemilu Nurlia Dian Paramita yang akrab disapa Mita mengatakan wacana perubahan sistem pemilu melalui Revisi Undang-Undang Pemilu harus mengacu…
Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU…
SinPo.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.