Berita | DECONSTITUTE

DKPP Terima 790 Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama 2024. Dari ribuan pengaduan,…

Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029….

Baleg DPR Sebut ‘Bola’ Putusan MK Kini di Presiden dan Ketum Parpol

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta: Bola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas atau threshold untuk pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil…

Strategi Cegah Konflik Kepentingan Hakim MK di Gugatan Pilkada

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari mendatang. Menangani sidang sengketa Pilkada 2024 itu,…

Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil…

Fokus Awasi Sidang Sengketa Pilkada, Masa Tugas MKMK Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memperpanjang masa tugas Majelis Kehormatan MK (MKMK) hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan masa…

Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu15 mins

Jakarta – Tahun 2024 telah menjadi tahun penuh tantangan bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Tiga peristiwa politik besar—Pemilu,…

MK Usul Ada Rekayasa Konstitusional untuk Cegah Capres Terlalu Banyak

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta –Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan adanya rekayasa konstitusional (constitutional engineering) oleh DPR dan pemerintah saat merevisi UU Nomor 7 tahun 2017. Hal…

Aturan Pendanaan Pilkada Bersumber dari APBD Konstitusional

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor…

Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Berpotensi Mundur, Tunggu Putusan MK

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang…

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Kategori: Berita

DKPP Terima 790 Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 2024

Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres

Baleg DPR Sebut ‘Bola’ Putusan MK Kini di Presiden dan Ketum Parpol

Strategi Cegah Konflik Kepentingan Hakim MK di Gugatan Pilkada

Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024

Fokus Awasi Sidang Sengketa Pilkada, Masa Tugas MKMK Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024

MK Usul Ada Rekayasa Konstitusional untuk Cegah Capres Terlalu Banyak

Aturan Pendanaan Pilkada Bersumber dari APBD Konstitusional

Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Berpotensi Mundur, Tunggu Putusan MK