Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – PKB menolak keras jika Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai politik. PKB mengatakan aturan tak boleh diubah jelang pertandingan.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, upaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak usulan sistem pemilu dengan proporsional tertutup masih terus dilakukan.
Jakarta – Skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat 9 pilar MK bergetar. Akhirnya MK membuat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tugas pertama yang diemban adalah mengungkap skandal putusan MK Nomor 103 yang diubah substansinya. Siapa anggota MKMK itu?
Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi menegaskan sikap Nahdlatul Ulama (NU) tak boleh terlibat dalam mendukung partai politik atau calon presiden tertentu dalam gelaran Pemilu.
JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, PDI-P diambang memenangi pemilu untuk ketiga kalinya alias hattrick.
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2023 yang menegaskan presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres). MPR juga akan mengawal putusan MK tersebut.
Jakarta – Perkara dugaan pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir setelah kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Ketentuan presidential threshold 20 persen mengharuskan partai berkoalisi untuk mengajukan capres dan cawapres Pemilu 2024. Aturan ini tertera dalam UU Nomor 23 Tahun 2023 yang diperbarui dalam UU Nomor 17 Tahun 2017. Capres dan cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal 15 persen jumlah kursi DPR, atau 20 persen suara sah nasional.
Jakarta – DPR RI menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024. Hal itu disetujui, dalam Rapat Kerja yang menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Political Literacy Gun Gun Heryanto menanggapi banyaknya partai politik yang urung menggelar deklarasi calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024. Menurut Gun Gun, masing-masing partai menunggu perkembangan dari rival politiknya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.