Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membahas soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa 9 hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti dalam laporan dugaan pemalsuan putusaan. Di sisi lain, MKMK akan memeriksa dari sisi etik hakim konstitusi.
Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat yang terus berusaha menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengusut perubahan isi putusan MK pada perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
Jakarta – Anies Baswedan kini telah mendapatkan tiket presidential threshold untuk maju pada Pilpres 2024.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pemilih di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dapat menggunakan hak pilih mereka pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Jakarta – Advokat dan Aktivis Hak Asasi Manusia Bivitri Susanti mengatakan pembahasan Ranperda Anti-LGBT merupakan cara politikus untuk mengaet sentimen publik. Apalagi isu tersebut digulirkan menjelang tahun politik 2024.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 bukanlah hal yang mudah, terutama mengawasi kampanye di rumah ibadah. Bawaslu pun menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sama-sama mengawasi kampanye pada pemilu mendatang.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sementara 4 penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara.
Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin ikut menyoroti jutaan pengikut di media sosial (followers) yang disebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai modal suara di pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.