Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 181

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

  • Berita

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Eliadi meminta masa jabatan kepala desa diubah, dari 6 tahun untuk maksimal 3 periode menjadi 5 tahun untuk maksimal 2 periode layaknya jabatan presiden.

Continue reading
  • Berita

Soal Capres-Cawapres KIB, PAN Mengaku Sudah Setor 3 Nama

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pembahasan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB pada Pemilu 2024 nanti masih terus berlangsung. Wakil Ketua Umum PAN Yandrie Susanto mengatakan partainya telah mengusulkan beberapa nama kepada KIB.

Continue reading
  • Berita

PKS: Pemilu Coblos Partai Bukan Jaminan Lahirkan Pemimpin dari Rakyat Biasa

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpandangan pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan menghasilkan pemimpin yang datang dari rakyat biasa. PKS menegaskan hal tersebut bukan jaminan.

Continue reading
  • Berita

Kemenkum HAM Ingatkan ASN Netral di Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengimbau jajaran Kemenkum HAM bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia mengingatkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.

Continue reading
  • Berita

Partai Demokrat Ingin Presidential Threshold 0%

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Partai Demokrat sepakat jika Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden ditinjau ulang. Demokrat menilai PT lebih baik menjadi 0% atau ditiadakan supaya peserta pemilu mendapat kesempatan.

Continue reading
  • Berita

Pernah Ditolak MK, Partai Ummat Akan Ajukan Lagi Permohonan Gugatan PT 20 Persen pada Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu8 mins

JAKARTA – Partai Ummat menyebut akan mengajukan lagi gugatan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading
  • Berita

Bawaslu Wanti-wanti Peserta Pemilu Tak Curi Start Kampanye Lewat Medsos

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu0 mins

Jakarta – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan ada jarak yang cukup panjang sebelum masa kampanye tiba. Lolly mewanti-wanti di masa sebelum kampanye itu untuk tidak melakukan kampanye di media sosial.

Continue reading
  • Berita

Ormas Berperan Penting Ciptakan Pemilih Berkualitas di Pemilu 2024

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan ( ormas ) diperlukan perannya untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024. Ormas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas.

Continue reading
  • Berita

13 Serikat Buruh Gugat Perppu Ciptaker ke MK Hari Ini

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sebanyak 13 serikat buruh resmi mengajukan permohonan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (25/1).

Continue reading
  • Berita

Anggota Komisi III DPR Bakal Beri Keterangan Pemilu Coblos Nama Caleg di MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan sejumlah anggota di komisinya bakal menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka atau pemilu coblos nama caleg. Hal tersebut menindaklanjuti perkara uji materiil UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Continue reading
  • 1
  • …
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • …
  • 196

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.