Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Delapan partai politik di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dan sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan saat ini proses persidangan masih berjalan.
“Selasa besok, baru sidang ketiga,” kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini. Hal itu menurutnya terbukti dari begitu cepatnya sejumlah undang-undang (UU) disahkan, bahkan di luar prosedur seperti UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja, UU MK, UU IKN, UU HPP, hingga yang paling anyar, Perpu Cipta Kerja.
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem pemilu terbuka.
JAKARTA – Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menjadi petugas ad hoc Pemilu 2024. Dia menyebut ASN boleh jadi petugas ad hoc Pemilu asalkan harus cuti.
Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta atas keputusannya mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. Pergantian hakim MK tersebut sempat menimbulkan polemik.
Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyindir sarjana tukang stempel di balik pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Jakarta – Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat.
Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional dengan indikator kinerja presiden, elektabilitas bakal capres dan partai jelang 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja presiden (presidential approval rating) berpengaruh terhadap elektabilitas capres 2024.
Jakarta – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Yuwono Pintadi. Willy mengatakan Yuwono Pintadi bukan lagi kader NasDem sehingga tak berhak menggunakan identitas partai dalam gugatan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.