Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.
JAKARTA – Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan gelaran Pemilu 2024 yang rencananya digelar 14 Februari 2024 mendatang sudah harga mati.
Jakarta – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pendapat pribadinya mengenai wacana pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos langsung partai. Yahya mengatakan sistem proporsional tertutup dinilai mengurangi hak langsung dari pemilih.
Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Pemilihan Umum dengan sistem proporsional tertutup sangat tepat diterapkan dalam konteks saat ini. Dia mengatakan Indonesia sedang dihadapkan pada ketidakpastian imbas dinamika global.
Jakarta – Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR menerbitkan sikap serentak pada Selasa (3/1) kemarin. Mereka bertekad bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Prof Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti ancaman isu pembelahan politik pada Pemilu 2024 mendatang. Haedar menyarankan agar polarisasi dicegah dan diantisipasi agar tidak terjadi kembali.
JAKARTA – Peta koalisi partai politik (parpol) menuju pemilihan presiden (pilpres) masih sangat dinamis. Poros koalisi yang sejauh ini ada bukan tidak mungkin akan bubar dan berubah menjadi kelompok baru dengan anggota parpol yang berbeda. Terakhir, Nasdem dan PKB terlihat saling menggoda untuk membuka peluang bekerja sama atau berkoalisi dalam kontestasi tahun depan.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) enggan menanggapi polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Jakarta – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.