MK Putuskan Pilkada Ulang Harus Digelar Paling Lama 1 Tahun Setelah Kotak Kosong Menang
Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan Hakim Konstitusi memimpin sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan Hakim Konstitusi memimpin sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di…
Nuansa kampanye sejumlah pasangan calon kepala daerah menjelang Pilkada 2024 dinilai mirip dengan gaya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada…
BATU, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan akan menunggu kajian dari Badan Pengawas Pemilu terkait video dukungan Presiden…
Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat bersama dengan para petinggi China – Dok. YouTube Sekretaria Presiden Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo…
YOGYAKARTA | HARIAN7.COM – Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, mengungkapkan adanya kemungkinan bahwa tahun 2024 bisa menjadi pilkada…
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari saat diskusi bertajuk ‘Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu…
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan hak pilih pemilih marginal dijamin secara penuh dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak…
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 15-20 Oktober 2024 yang dirilis Senin (4/11/2024), pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Jateng nomor urut 1,…
Dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama berkenaan dengan sumber daya…
Tak masuknya PDI-P dan Nasdem ke kabinet Merah Putih tetap jadi ancaman, Revisi UU MD3 pun diperlukan ubah peta di…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.