Yusril Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih oleh MPR
Jakarta, CNN Indonesia — Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menolak wacana MPR kembali berwenang memilih presiden lewat amendemen UUD 1945. Yusril…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta, CNN Indonesia — Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menolak wacana MPR kembali berwenang memilih presiden lewat amendemen UUD 1945. Yusril…
KPU DKI Jakarta melanjutkan proses pencalonan Dharma-Kun, satu-satunya calon perseorangan yang mendaftar Pilgub Jakarta. JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap ada aturan yang tegas soal implementasi putusan pengadilan. Hal…
PIKIRAN RAKYAT – Seusai pemilihan umum (pemilu) 14 Februari 2024 ruh demokrasi tengah terdiagnosis kronis value, usai dibabat distorsi elektoral dalam hegemoni…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk kursi DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pasalnya, yang bersangkutan…
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun setiap tahunnya. Hal ini dia…
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua MPR RI Periode 1999-2004 Amien Rais di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).(Foto:…
Sebanyak 37 perkara sengketa pemilu legislatif 2024 akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juni 2024. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah…
Ilustrasi Pilkada 2024(KOMPAS/HANDINING) JAKARTA, KOMPAS.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah dianggap hanya memberi jalan bagi kandidat…
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah bimbang. Biang keladinya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia minimal calon kepala…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.