Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkap kalau gugatan batas minimal usia capres atau cawapres sudah selesai dibahas. Ia menyebut gugatan tersebut tinggal menunggu putusan.
Jakarta – UU TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu terkait dengan usia pensiun prajurit TNI.
Jakarta – Gugatan usia capres/cawapres bermunculan usai PSI meminta syarat usia 35 tahun jadi capres/cawapres. Kini muncul gugatan serupa yang dilayangkan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Tidak tanggung-tanggung, Melisa malah meminta usia 25 tahun sudah bisa jadi capres/cawapres.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua gugatan uji materi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) di Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Jakarta – Syarat batas usia Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK digugat oleh Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid. Permohonan judicial review itu dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ke Mahkamah Konstitusi RI.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Selain diramaikan oleh banyaknya figur publik yang turut serta dalam pesta lima tahunan ini, ada pula bakal caleg yang menimbulkan kontroversi, seperti mantan narapidana korupsi atau mantan koruptor.
Jakarta – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan.
JAKARTA – Pengamat hukum pidana, Muzakir, sepakat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pemeriksaan peserta Pemilu 2024, yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Ini untuk mengantisipasi perkara hukum dijadikan cara untuk mengganjal lawan politik.
Jakarta – Sebanyak 98 pengacara mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta syarat usia capres/cawapres diubah dari tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menggugat perihal kepemimpinan Firli Bahuri dkk pasca putusan masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.