Demo Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan, Pasal 256 KUHP Baru Digugat ke MK
Jakarta – Sejumlah warga menggugat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tag: hukum
Continue reading
Mahfud MD Respons Tudingan Intervensi Loloskan Parpol Pemilu 2024
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan yang menyebut dirinya melakukan intervensi untuk meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024.
Ketua KPU Minta Maaf soal Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka-Tertutup
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Peneliti BRIN Minta MK Konsisten soal Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Putusan pada 2009
Jakarta – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.
Mahkamah Konstitusi Diminta Tak Terjebak pada Penentuan Sistem Pemilu
JAKARTA – Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
NasDem Sebut Penggugat di MK Agar Pemilu ‘Coblos Partai’ Bukan Lagi Kadernya
Jakarta – Wakil Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan Yuwono Pintadi tak mewakili sikap partai soal gugatan judicial review (JR) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang dilayangkan Yuwono yakni menghendaki sistem Pemilu 2024 kembali menerapkan proporsional tertutup atau hanya mencoblos gambar partai, bukan nama caleg.
Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND
JAKARTA – Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari kewenangan MK yang paling penting. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-XIV yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang dimoderatori oleh Beni Kharisma Arrasuli, pada Sabtu (24/12/2022).
18 Organisasi Sipil Ungkap Pelanggaran atas Putusan MK dalam Uji Formil UU Cipta Kerja
TEMPO.CO – Sejumlah organisasi sipil yang yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengungkapkan ada pelanggaran atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian formil Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Bamsoet Dorong Adanya Evaluasi Terhadap Perjalanan Konstitusi
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan reformasi menjadi tonggak sejarah yang menandai runtuhnya sebuah ‘tabu politik’ dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. UUD 1945 disebut telah sekian lama menjadi dokumen ‘sakral’ yang tidak tersentuh oleh arus perubahan.
LBH Jakarta Pesimis MK Batalkan UU KUHP: Kita Sudah Tidak Percaya MK Hari Ini
Suara.com – Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referendum, menyatakan dirinya pesimis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR RI jika mereka mengajukan gugatan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.