Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 30 tahun. Alasannya, mereka menilai sudah saatnya kaum milenial terlibat aktif dalam perhelatan politik pada Pemilu 2024.
Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya kampanye di ruang pendidikan dan pemerintahan. Melalui putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya mencermati terkait gugatan usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tempat ibadah dan fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye. Hal ini disampaikan MK dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong pada Selasa (15/8/2023).
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, tidak ada pihak yang bisa mendesak soal proses uji materi batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
JAKARTA – Seorang mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi masa jabatan anggota dewan maksimal dua periode, seperti halnya kepala daerah dan presiden.
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat syarat usia capres/cawapres agar diturunkan dari 40 tahun menjadi minimal 35 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini muncul gugatan serupa tapi meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan sekalian menjadi 25 tahun.
Jakarta – Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) harus direvisi. Gerindra menilai penyelenggara negara meski belum berusia 40 tahun harusnya bisa menjadi capres/cawapres.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan dirinya tak akan melakukan intervensi ihwal adanya gugatan batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Kader partai Golkar, Risky Kurniawan keberatan dengan masa kepemimpinan ketua umum partai politik yang bisa begitu panjang. Risky lantas mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.