Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli, berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Omnibus Law, karena merugikan kepentingan nasional, merugikan puluhan juta buruh, dan hanya menguntungkan kepentingan beberapa pihak.
Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memutuskan menonaktifkan Denny Indrayana sebagai Wakil Presiden KAI 2019-2024 terkait laporan Mahkamah Konstitusi (MK) atas cuitan Denny yang menyebar rumor putusan MK. Namun Denny mengaku yang meminta nonaktif dari KAI adalah dirinya sendiri.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR soal syarat calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil terkait masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) pada Selasa (11/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang tersebut masih beragendakan pemeriksaan pendahuluan.
Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi terkait masa jabatan pimpinan KPK yang kini berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. MAKI meminta MK menetapkan masa jabatan 5 tahun itu tidak berlaku untuk pimpinan KPK saat ini, yakni Firli Bahuri cs.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta politikus PDI Perjuangan, Ong Yenny mempertajam argumen soal gugatan kampanye di tempat ibadah. Ikut bergabung menggugat warga Jakarta, Handrey Mantiri.
Jakarta – Dua warga Papua mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 Ayat 1b dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/7).
Jakarta – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal 10 merupakan hal yang wajar.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review (JC) atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Terutama perihal masa jabatan Ketua Umum Partai Politik.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara nomor 120/PUU-XX/2022 untuk memperpanjang masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.