Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) harus direvisi. Gerindra menilai penyelenggara negara meski belum berusia 40 tahun harusnya bisa menjadi capres/cawapres.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan dirinya tak akan melakukan intervensi ihwal adanya gugatan batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Kader partai Golkar, Risky Kurniawan keberatan dengan masa kepemimpinan ketua umum partai politik yang bisa begitu panjang. Risky lantas mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli, berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Omnibus Law, karena merugikan kepentingan nasional, merugikan puluhan juta buruh, dan hanya menguntungkan kepentingan beberapa pihak.
Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memutuskan menonaktifkan Denny Indrayana sebagai Wakil Presiden KAI 2019-2024 terkait laporan Mahkamah Konstitusi (MK) atas cuitan Denny yang menyebar rumor putusan MK. Namun Denny mengaku yang meminta nonaktif dari KAI adalah dirinya sendiri.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR soal syarat calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil terkait masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) pada Selasa (11/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang tersebut masih beragendakan pemeriksaan pendahuluan.
Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi terkait masa jabatan pimpinan KPK yang kini berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. MAKI meminta MK menetapkan masa jabatan 5 tahun itu tidak berlaku untuk pimpinan KPK saat ini, yakni Firli Bahuri cs.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta politikus PDI Perjuangan, Ong Yenny mempertajam argumen soal gugatan kampanye di tempat ibadah. Ikut bergabung menggugat warga Jakarta, Handrey Mantiri.
Jakarta – Dua warga Papua mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 Ayat 1b dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/7).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.