Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden siang ini. Mahfud akan membahas terkait analisisnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai syarat bagi bakal calon legislatif atau caleg untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, delapan dari sembilan fraksi telah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Ia berharap, sikap tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan keputusannya nanti.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pertama uji materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Senin (22/5/2023).
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tindakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan urusan pribadi.
Jakarta – Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta ahli untuk mengelaborasi seandainya Indonesia menggunakan sistem pemilu campuran yaitu mengawinkan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Sebab masing-masing sistem itu memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing.
Jakarta – Tiga warga negara Indonesia (WNI) M Helmi Fahrozi, Ramos Petege dan Leonardus Magai menggugat UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiganya meminta periode pengurus Parpol maksimal 2 kali periode.
Jakarta – Notaris Hartono menang di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) dicabut oleh hakim konstitusi. Hartono berharap jaksa mencabut PK atas dirinya yang berstatus manusia bebas. Sejumlah pihak mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dan mengajukan surat ke Mahkamah Agung (MA).
JAKARTA – Partai Buruh mengajukan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.