Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Sistem pemilihan umum (Pemilu) khususnya pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang sesuai dengan dinamika dan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah sistem proporsional terbuka.
JAKARTA -Partai Buruh melayangkan mosi tidak percaya kepada DPR RI yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.
JAKARTA – Sebanyak 18 serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gekanas) mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU 6/2023.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa jabatan kepala desa (Kades) yang diajukan oleh warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu. MK pun memutuskan masa jabatan kades menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Zico Simanjuntak. Zico mempersoalkan pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR.
Jakarta – Gugatan uji materiil norma ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons terkait rencana Partai Buruh untuk melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Desakan supaya Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanggalkan jabatannya usai dinyatakan terbukti melanggar etik dan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai disuarakan.
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK resmi menjatuhi sanksi teguran tertulis, setingkat di bawah sanksi pemberhentian, kepada Hakim Guntur Hamzah. Dia divonis melanggar etik dalam kasus pengubahan putusan MK. Ketua Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan empat hal yang meringankan Guntur dalam putusan majelis.
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja menyetujui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Adapun keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.