Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti gugatan sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Cak Imin memendam kekhawatiran jika sistem pemilu proporsional tertutup atau mencoblos gambar partai politik terwujud.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kental dengan nuansa “tukar guling” di antara kepentingan penguasa dan legislatif.
Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan, apabila pemerintah tetap menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjadi produk undang-undang, maka pihaknya akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Begitu nomor Undang-undang keluar, tentang Omnibus Law, maka Partai Buruh akan langsung judicial review ke Mahkamah Konstitusi baik uji formil maupun uji materiil,” kata Iqbal saat konferensi pers virtual, Kamis 16 Februari 2023.
JAKARTA – Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak kembali menguji pasal pemberhentian hakim konstitusi, khususnya pencopotan hakim Aswanto, ke Mahkamah Konstitusi menyusul adanya perubahan frasa dalam putusan 103/PUU-XX/2022. Dua hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat dan Guntur Hamzah, beserta panitera MK Muhidin diminta Zico tidak turut menangani perkara tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022. Upaya ‘sulap’ putusan MK ini disebut dilakukan dalam 49 menit saja.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. MK pun diminta menolak uji materi itu agar Pemilu tetap dilakukan dengan mencoblos nama calon anggota legislatif, bukan gambar partai politik.
Jakarta – Penggugat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan pemilu proporsional terbuka. Sebab, gugatan ini berkejaran dengan waktu jadwal pendaftaran caleg.
JAKARTA – Senator DPD yang membidangi bidang hukum, DR Abdul Kholik, mendesak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan sementara proses penanganan perkara. Hal ini karena proses sidang majelis kehormatan MK masih menangani dugaan pemalsuan putusan.
Jakarta – Skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat 9 pilar MK bergetar. Akhirnya MK membuat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tugas pertama yang diemban adalah mengungkap skandal putusan MK Nomor 103 yang diubah substansinya. Siapa anggota MKMK itu?
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.