MK | DECONSTITUTE

Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA – Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari kewenangan MK yang paling penting. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-XIV yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang dimoderatori oleh Beni Kharisma Arrasuli, pada Sabtu (24/12/2022).

KPU Didesak Transparan Menentukan Dapil dan Alokasi Kursi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengembalikan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi DPR dan DPRD. Alokasi kursi dan dapil sebelumnya ditentukan DPR sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Polemik Pergantian Hakim MK Aswanto ke Guntur Akan Dibawa ke PTUN Jakarta

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Presiden Jokowi melantik Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto, yang dikocok ulang DPR. Seorang warga negara, Priyanto menilai kocok ulang itu janggal dan akan menggugat ke PTUN Jakarta.

KPU Libatkan Ahli Dalam Penataan Dapil DPR dan DPRD usai Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penataan, penentuan daerah pemilihan (dapil), jumlah alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi. KPU melibatkan ahli kepemiluan dalam menetapkan dapil.

Sebagian Gugatan UU Pemilu Dikabulkan, Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Diminta Dibenahi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membikin alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) yang adil dalam pemilihan DPR/DPRD.

MK: Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Berlaku 5 Tahun Lagi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon terkait usia pensiun jaksa terkait UU Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan. MK menetapkan pemberlakuan UU Nomor 11/2021, khususnya pasal yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun, akan berlaku 5 tahun lagi sejak dibacakan.

UU Pemilu Digugat, MK Diminta Perpanjang Jabatan Anggota KPUD hingga Pilkada 2024 Beres

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Indonesia atau Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) mengajukan permohonan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bersama 2 warga negara bernama Bahrain dan Dedi Subroto, mereka meminta Mahkamah supaya memperpanjang masa bakti ribuan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atar diperpanjang setelah Pilkada Serentak pada November 2024 berakhir. Saat ini, karena beragamnya waktu pelantikan, masa jabatan anggota KPU daerah akan berakhir bervariasi, termasuk di tengah persiapan Pemilu 2024.

Pemohon Cabut Permohonan Uji Konstitusionalitas Peraturan Presiden

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada Senin (19/12/2022). Permohonan ini diajukan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi sebagai para Pemohon.

Mahfud Tak Masalah Masyarakat Sipil Pesimistis “Judicial Review” KUHP Dikabulkan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi santai sikap elemen masyarakat sipil yang pesimistis judicial review Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

18 Organisasi Sipil Ungkap Pelanggaran atas Putusan MK dalam Uji Formil UU Cipta Kerja

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

TEMPO.CO – Sejumlah organisasi sipil yang yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengungkapkan ada pelanggaran atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian formil Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: MK

Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND

KPU Didesak Transparan Menentukan Dapil dan Alokasi Kursi

Polemik Pergantian Hakim MK Aswanto ke Guntur Akan Dibawa ke PTUN Jakarta

KPU Libatkan Ahli Dalam Penataan Dapil DPR dan DPRD usai Putusan MK

Sebagian Gugatan UU Pemilu Dikabulkan, Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Diminta Dibenahi

MK: Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Berlaku 5 Tahun Lagi

UU Pemilu Digugat, MK Diminta Perpanjang Jabatan Anggota KPUD hingga Pilkada 2024 Beres

Pemohon Cabut Permohonan Uji Konstitusionalitas Peraturan Presiden

Mahfud Tak Masalah Masyarakat Sipil Pesimistis “Judicial Review” KUHP Dikabulkan MK

18 Organisasi Sipil Ungkap Pelanggaran atas Putusan MK dalam Uji Formil UU Cipta Kerja