Pilkada Bakal Berlangsung Sengit
Pilkada 2024 diperkirakan berlangsung lebih kompetitif dan berkualitas karena munculnya banyak kandidat alternatif. JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Pilkada 2024 diperkirakan berlangsung lebih kompetitif dan berkualitas karena munculnya banyak kandidat alternatif. JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah…
Pembangkangan masyarakat sipil tak akan terjadi jika DPR dan pemerintah konsisten menegakkan hukum di atas kekuasaan. Tanda khas suatu negara…
Revisi UU Pilkada hanya makan waktu sekitar tujuh jam. Sejumlah materi revisi bertolak belakang dengan putusan MK. Apa yang bisa…
JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, diminta untuk tidak melakukan manuver dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada…
MK akan putuskan 18 perkara pengujian UU Pilkada, salah satunya syarat minimal calon yang diajukan Boyamin dan anaknya. JAKARTA, KOMPAS…
TEMPO.CO, Semarang – Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tidak akan terlalu berpengaruh pada…
Profil ketua MK Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bersiap memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di…
Menjadi kepala daerah tak cukup bermodalkan popularitas, elektabilitas, ataupun darah biru politik. Pemilihan kepala daerah secara serentak nasional tahun 2024…
Kepentingan politik setiap pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di pilkada kemungkinan besar tak seragam. Memasuki Agustus, kesibukan partai dan…
MK menegaskan, pelaksanaan pemungutan suara serentak harus diikuti pelantikan secara serentak pula. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan pelantikan kepala daerah terpilih…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.