MK Nyatakan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Jakarta, Beritasatu.com – Seorang warga bernama Tri Makno mengajukan uji materi terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan…
Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU…
Untuk mengantisipasi uji materi di MK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan secara bertahap. Seusai pemilihan kepala daerah atau…
Liputan6.com, Jakarta Undang-undang tentang pemilu 2024, merupakan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan, untuk…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemohon Nomor 166/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian ketentuan mengenai citra diri peserta pemilu dalam Pasal 1 angka 35,…
JAKARTA, iNews.id – Hakim Konstitusi (MK), Anwar Usman tidak hadir dalam Rapat Permusyawatan Hakim (RPH) di Gedung MK, Jakarta Pusat….
JAKARTA, KOMPAS — Menyusul dikabulkannya permohonan Almaas Tsaqqibirru dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, seorang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana,…
Jakarta – Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPU dan Bawaslu memiliki…
JAKARTA – Ratusan buruh dari puluhan serikat pekerja menggeruduk Mahkamah Konstitusi guna menyaksikan sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden terkait Uji Materi PERPPU Cipta Kerja oleh 13 Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh/Pekerja.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.