Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Sebanyak 18 serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gekanas) mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU 6/2023.
JAKARTA – Para Aktivis 98 dari berbagai elemen mengadakan menyatakan jika pemilu sampai ditunda mereka bakal menyiapkan pemerintahan transisi. Untuk itu upaya setiap upaya menunda pemilu akan mereka waspadai.
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam kasus bagi-bagi amplop merah berlogo PDIP disertai gambar Ketua DPP Said Abdullah kepada jemaah masjid di Sumenep, Jawa Timur. Hasilnya, Bawaslu tak menemukan dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa jabatan kepala desa (Kades) yang diajukan oleh warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu. MK pun memutuskan masa jabatan kades menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk masa pencobolosan.
JAKARTA – Partai Berkarya menyusul jejak Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara perdata, agar bisa dimasukkan sebagai peserta Pemilu 2024.
Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sudah mengetahui hasil pembahasan terkait rencana koalisi besar yang dibentuk oleh lima partai politik, yakni Partai Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Partai Golkar.
Jakarta – PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperjuangkan batas usia minimal capres dan cawapres RI dikembalikan menjadi 35 tahun seperti dua aturan UU Pemilu sebelumnya.
JAKARTA – Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam rapat Paripurna yang dilaksanakan,Selasa (4/4/2023) ini.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.