Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Warga bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Kementerian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor meminta MK membuat larangan terhadap menteri…
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu)…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus mantan Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Satya Arinantoa, menjadi ahli yang dihadirkan DPR untuk memberi…
PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi III DPR menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam masa persidangan mendatang. Wakil…
Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah terus memantik suara protes dari DPR. Legislator di Senayan kini merasa…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan Mahkamah Konstitusi…
Jakarta, kpu.go.id – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 harus dijadikan sebagai fakta yang wajib dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan undang-undang…
Padang (ANTARA) – Pakar hukum sekaligus peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar),…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.