Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 6

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Kategori: Berita

  • Berita

Ray Rangkuti Soroti Moralitas Demokrasi DPR

Deconstitute6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu3 mins

PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. Oleh karena itu, ia menilai reformasi…

Continue reading
  • Berita

Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam: Suara Rakyat Bagian dari Demokrasi

Deconstitute6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu3 mins

BeritaNasional.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah selalu menghargai setiap kritik, termasuk 17+8 Tuntutan…

Continue reading
  • Berita

MK Ubah Syarat Eks Napi Ikuti Pilkada, Jeda Tak Berlaku jika Hukuman Kurang dari 5 Tahun

Deconstitute6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu9 mins

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mengubah syarat eks narapidana yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada. MK menetapkan, eks…

Continue reading
  • Berita

Dualisme Pemahaman Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman dengan Pihak Asing

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV), dan…

Continue reading
  • Berita

NasDem Nyatakan Putusan MK Ultra Vires, Dorong Reformasi Pemilu dan Perlindungan Kelompok Marginal

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi…

Continue reading
  • Berita

Wamenkum ingatkan pidana dalam perda wajib sesuaikan KUHP baru

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Penyesuaian tersebut diperlukan agar perda maupun UU sektoral selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang Jakarta…

Continue reading
  • Berita

Hasto Minta MK Ubah Vonis Maksimal Rintangi Kasus Korupsi Jadi 3 Tahun Bui

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu5 mins

Jakarta – Mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan terhadap pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan kasus…

Continue reading
  • Berita

UU Kementerian Digugat Lagi, MK Diminta Larang Wamen Jabat Komisaris

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Jakarta – Warga bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Kementerian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor meminta MK membuat larangan terhadap menteri…

Continue reading
  • Berita

Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu2 mins

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu)…

Continue reading
  • Berita

Ahli: Peran Ganda Baznas Potensial Timbulkan Konflik Norma

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu11 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • …
  • 197

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.