Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun…
KBRN, Surabaya: Isu reformasi konstitusi kembali mencuat dalam diskusi hukum nasional yang menyoroti evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Evaluasi sistem ketatanegaraan diharapkan jadi atensi pemerintahan mendatang. Evaluasi dengan mengamendemen UUD 1945. JAKARTA, KOMPAS — Indonesia boleh jadi merupakan…
Foto: Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2024 pada hari ini, Rabu (27/3/2024)….
Dinasti politik seringkali diartikan sebagai warisan kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada satu sisi, memang keberadaan dinasti politik dapat…
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Jakarta – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) sebagai bentuk penghinaan konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.
Jakarta – Perludem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan kader parpol. Penggugat meminta sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup.
SOLO – Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Mahkamah konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia” pada Sabtu (10/12/2022) di Universitas Surakarta (FH UNSA), Solo. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum UNSA dengan menghadirkan pula narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan UNSA, yakni Sunny Ummul Firdaus dan Al Ghozali Hide Wulakada.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.