Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada Senin (19/12/2022). Permohonan ini diajukan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi sebagai para Pemohon.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi santai sikap elemen masyarakat sipil yang pesimistis judicial review Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
TEMPO.CO – Sejumlah organisasi sipil yang yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengungkapkan ada pelanggaran atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian formil Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Agenda sidang ialah mendengarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku belum berani menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
JAKARTA – Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan Judicial Review Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Mahkamah Konstitusi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.