KPU Bentuk Tim Hukum Hadapi Sengketa Hasil Pemilu di MK
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU…
Jakarta, CNN Indonesia—Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan hakim tidak boleh ikut campur atau melakukan cawe-cawe dalam proses pembuktian perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)….
Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar simulasi akbar dukungan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 pada hari ini, Rabu…
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow. (Foto: Inilah.com/Harris Muda) Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi…
Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, membuka dialog terbuka terkait pemilu 2024, lewat akun twitternya @mohmahfudmd. Mulanya,…
Jakarta -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai penyelesaian sengketa hasil pemilu, khususnya pilpres, bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril berpendapat penyelesaian…
PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku heran dengan hasil penghitungan cepat atau quick count yang menempatkan pasangan…
Liputan6.com, Jakarta Undang-undang tentang pemilu 2024, merupakan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan, untuk…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.