Pakar Hukum: Solusi Kecurangan Pemilu Itu Hak Angket, Bukan MK
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow. (Foto: Inilah.com/Harris Muda) Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi…
Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, membuka dialog terbuka terkait pemilu 2024, lewat akun twitternya @mohmahfudmd. Mulanya,…
Jakarta -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai penyelesaian sengketa hasil pemilu, khususnya pilpres, bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril berpendapat penyelesaian…
PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku heran dengan hasil penghitungan cepat atau quick count yang menempatkan pasangan…
Liputan6.com, Jakarta Undang-undang tentang pemilu 2024, merupakan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan, untuk…
Jakarta, CNN Indonesia –Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 11 Kepala…
Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams. JAKARTA-RADAR BOGOR, Arsul Sani akan menggantikan Wahiduddin Adams di Mahkamah Konstitusi (MK)…
Irman Gusman. Foto: MI/Mohamad Irfan Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai melawan perintah pengadilan dengan mencetak surat suara tanpa adanya…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.