RUU Perampasan Aset: Cermin yang Ditutup
Ilustrasi(KOMPAS/JITET) ADA saat ketika sebuah rancangan undang-undang seperti cahaya senja. Redup, samar, dan hampir padam. RUU Perampasan Aset pernah berada di…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Ilustrasi(KOMPAS/JITET) ADA saat ketika sebuah rancangan undang-undang seperti cahaya senja. Redup, samar, dan hampir padam. RUU Perampasan Aset pernah berada di…
Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, menegaskan pentingnya Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999…
RM.id Rakyat Merdeka – Senayan akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011…
PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. Oleh karena itu, ia menilai reformasi…
BeritaNasional.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah selalu menghargai setiap kritik, termasuk 17+8 Tuntutan…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mengubah syarat eks narapidana yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada. MK menetapkan, eks…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV), dan…
PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi…
Penyesuaian tersebut diperlukan agar perda maupun UU sektoral selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang Jakarta…
Jakarta – Mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan terhadap pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan kasus…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.