Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 5

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

  • Berita

RUU Perampasan Aset: Cermin yang Ditutup

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu8 mins

Ilustrasi(KOMPAS/JITET) ADA saat ketika sebuah rancangan undang-undang seperti cahaya senja. Redup, samar, dan hampir padam. RUU Perampasan Aset pernah berada di…

Continue reading
  • Berita

Ada Tumpang Tindih Aturan, UU Tipikor Digugat ke MK

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, menegaskan pentingnya Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999…

Continue reading
  • Berita

DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, RDP Digelar untuk Perbaikan Demokrasi

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu6 mins

RM.id  Rakyat Merdeka – Senayan akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011…

Continue reading
  • Berita

Ray Rangkuti Soroti Moralitas Demokrasi DPR

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. Oleh karena itu, ia menilai reformasi…

Continue reading
  • Berita

Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam: Suara Rakyat Bagian dari Demokrasi

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

BeritaNasional.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah selalu menghargai setiap kritik, termasuk 17+8 Tuntutan…

Continue reading
  • Berita

MK Ubah Syarat Eks Napi Ikuti Pilkada, Jeda Tak Berlaku jika Hukuman Kurang dari 5 Tahun

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu9 mins

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mengubah syarat eks narapidana yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada. MK menetapkan, eks…

Continue reading
  • Berita

Dualisme Pemahaman Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman dengan Pihak Asing

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV), dan…

Continue reading
  • Berita

NasDem Nyatakan Putusan MK Ultra Vires, Dorong Reformasi Pemilu dan Perlindungan Kelompok Marginal

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu4 mins

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi…

Continue reading
  • Berita

Wamenkum ingatkan pidana dalam perda wajib sesuaikan KUHP baru

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu4 mins

Penyesuaian tersebut diperlukan agar perda maupun UU sektoral selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang Jakarta…

Continue reading
  • Berita

Hasto Minta MK Ubah Vonis Maksimal Rintangi Kasus Korupsi Jadi 3 Tahun Bui

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu5 mins

Jakarta – Mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan terhadap pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan kasus…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • 196

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.