Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menilai, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memberikan putusan memerintahkan KPU tidak melanjutkan Pemilu, layak dipecat. Sebab hakim tersebut dinilai tidak profesional dan tidak mengerti hukum Pemilu. Serta tidak bisa membedakan urusan publik dengan urusan perdata.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mantan narapidana di atas 5 tahun boleh mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Syaratnya, narapidana tersebut telah 5 tahun bebas atau keluar dari penjara.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak guagatan perpanjangan masa jabatan presiden yang diajukan oleh pemohon, Herifuddin Daulay. Putusan ini disampaikan dalam sidang perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023, Selasa (28/2/2023).
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur adanya masa jeda selama lima tahun sejak menyelesaikan pidana penjara bagi eks narapidana korupsi yang ingin maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa jabatan presiden terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945. MK memutuskan menolak permohonan UU Pemilu yang diajukan oleh diajukan oleh Herifuddin Daulay yang perkaranya teregister dalam Nomor 4/PUU-XXI/2023.
Jakarta – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan partainya mendukung proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materiil UU Nomor 7/2017 tentang pemilu proporsional terbuka.
Jakarta – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti gugatan sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Cak Imin memendam kekhawatiran jika sistem pemilu proporsional tertutup atau mencoblos gambar partai politik terwujud.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kental dengan nuansa “tukar guling” di antara kepentingan penguasa dan legislatif.
Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan, apabila pemerintah tetap menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjadi produk undang-undang, maka pihaknya akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Begitu nomor Undang-undang keluar, tentang Omnibus Law, maka Partai Buruh akan langsung judicial review ke Mahkamah Konstitusi baik uji formil maupun uji materiil,” kata Iqbal saat konferensi pers virtual, Kamis 16 Februari 2023.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.